https://tribratanews.lampung.polri.go.id. Bandar Lampung - Ratusan massa aksi yang mengatasnamakan sebagai Aliansi Masyarakat Lampung - Tolak Pemilu Curang (AML - TPC) melakukan aksi damai di depan Kantor KPU Provinsi Lampung pada Jumat, 1 Maret 2024.
Para massa tiba di Kantor KPU yang berlokasi di Jalan Gajah Mada, No.87, Tanjung Agung Raya, Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung sekira pukul 10.00 Wib.
Dalam orasinya, ratusan massa yang didominasi oleh para emak-emak itu datang untuk menyampaikan sejumlah tuntutan, berkaitan dengan hasil Pemilu tahun 2024 yang dinilai banyak ditemukan kejanggalan dan juga kecurangan.
"Pemilu ini banyak kecurangan, katanya pemilu itu pesta rakyat demokrasi tapi saya tidak merasakan. Saya sedih, saya nangis. Pemilu tahun ini curang, dan bohong semuanya," ungkap salah seorang narator emak-emak dalam orasinya.
Sementara itu, Koordinator Lapangan (Korlap) Firmansyah mengatakan, pihaknya mendatangi kantor KPU Lampung untuk memfasilitasi para relawan yang merasa dirugikan karena carut marut hasil Pemilu 2024.
"Kami temukan carut marut KPU mulai dari daftar pemilih yang tidak tepat sasaran, hingga banyaknya penggelembungan suara agar ini segera dihentikan," jelasnya.
Kemudian, Mereka juga mengecam dan menolak segala bentuk kecurangan yang dilakukan para pemegang kekuasaan yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), terutama dalam rekapitulasi yang dihasilkan melalui Sirekap KPU.
"Kami mempertanyakan Sirekap KPU karena banyak penggelembungan suara yang signifikan, tentu ini merugikan para calon," papar Firmansyah.
Selanjutnya disampaikan Firmansyah, pihaknya juga meminta agar dilakukan uji forensik terhadap Sirekap KPU oleh tim independen, serta meminta DPR untuk membentuk panitia khusus (Pansus), hingga segera menggunakan hak angketnya.
"Kami minta Sirekap agar dibenarkan perhitungannya, jadi kami minta KPU agar bekerja netral, karena kami khawatir rakyat akan turun ke jalan lebih banyak," ujar Firmansyah.
Selain itu, AML-TPC juga mendorong KPU agar menciptakan Pemilu yang benar-benar langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, serta senantiasa mendorong agar Pemilu bisa diikuti oleh masyarakat dengan antusias, sehingga presentase Golput bisa ditekan.
"Apabila tuntutan tidak digubris oleh KPU Lampung, kami akan kembali beraksi dengan massa yang lebih banyak, bahkan akan ke Kantor DPRD untuk bersuara agar para fraksi bisa segera mungkin melaksanakan hak angket," pungkasnya.