Tribratanews.Lampung.go.id.Polri - Polres Pesawaran Polda Lampung :
Kapolres Pesawaran bersama Pejabat Utama (PJU) Polres Pesawaran Polda Lampung monitoring ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) disejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar UMUM (SPBU) Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, Jum'at (02/09/22).
Kapolres Pesawaran AKBP Pratomo Widodo, S.Ik., M.Si (Han) mengatakan, dari monitoring tersebut juga dilakukan pembinaan dan penyuluhan (Binluh) terhadap karyawan di 3 (tiga) SPBU terkait rencana kenaikan BBM.
"Pembinaan dan penyuluhan (binluh) terhadap karyawan SPBU ini diberikan agar tidak melakukan hal-hal yang melanggar hukum," ujar Kapolres usai monitoring dari SPBU Gedong Tataan, SPBU Taman Sari dan SPBU Kurungan Nyawa.
Selain itu, lanjut Kapolres, serta tidak ditemukan indikasi penyimpangan maupun antrian panjang kendaraan yang hendak membeli BBM subsidi dari hasil pengecekan dilokasi tersebut.
"Sementara untuk saat ini harga BBM masih normal, karena stok BBM di SPBU tersedia dan aman," ujar Kapolres saat monitoring dengan didampingi Kabag Ops, Kasat Samapta, Kasat Intel, Kasat Binmas, Bhabinkamtibmas, serta Tokoh Adat dan Tokoh Masyarakat setempat.
Sambung Kapolres menghimbau masyarakat untuk tidak menimbun, tidak panik buying dalam jumlah besar, tentunya akan ada bantalan dan bantuan sosial bila ada kenaikan BBM dari pemerintah.
"Pihaknya terus berkoordinasi dengan Pemerintah terkait narasi-narasi publik yang akan di blast sehingga tidak membuat panik, tidak menyulut emosi publik, bersifat positif," terangnya.
Kapolres menyebutkan, beberapa hal Preemtif itu tentu dilakukan dengan langkah-langkah melalui sosialisasi secara masif terkait kebijakan bantalan sosial sebagai mitigasi penyesuaian harga BBM.
"Antisipasinya dengan gencarkan penyelenggaraan FGD, Seminar, Talkshow dll, melibatkan seluruh unsur dan elemen masyarakat untuk menyampaikan situasi dan pertimbangan yang melandasi kebijakan kenaikan harga BBM," tambahnya.
Masih Kapolres menambahkan, termasuk memberikan edukasi kepada masyarakat terkait kebijakan bantalan sosial sebagai alternatif penyaluran subsidi BBM yang lebih tepat sasaran, maupun dalam ruang digital oleh humas-humas jajaran sebagai kontra narasi yang bersifat Provokatif dan Hoax.
"Terutama Preemtifnya penggalangan terhadap kelompok-kelompok yang memiliki basis massa untuk mengalihkan aksi-aksi unjuk rasa dengan kegiatan dialogis yang edukatif," tandasnya.